NALAR.INFO – Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta setelah pertemuan sejumlah perwakilan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/06). Pengakuan tersebut disampaikan dalam forum klarifikasi yang digelar mahasiswa pada Senin (22/06) malam.

Salah seorang peserta forum sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Na’ilah Panrita Hartono, mengatakan forum tersebut digelar sebagai respons atas tuntutan mahasiswa yang meminta transparansi dari pengurus BEM yang sebelumnya bertemu dengan Wakil Presiden.

“Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati untuk mengadakan forum agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka,” kata Na’ilah kepada Kompas.com, Selasa (23/6).

Menurut Na’ilah, jalannya forum sempat berlangsung alot lantaran Abdimaludin tidak hadir sejak awal kegiatan. Mahasiswa yang hadir kemudian meminta agar yang bersangkutan datang untuk memberikan penjelasan mengenai isu penerimaan uang yang telah beredar di kalangan mahasiswa.

Setelah hadir dalam forum, Abdimaludin disebut menjelaskan kronologi penerimaan uang tersebut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam forum, uang itu diduga berkaitan dengan upaya memindahkan lokasi aksi mahasiswa dari kawasan Istana Negara ke Gedung DPR RI.

“Dia menjelaskan kronologinya tentang dia dapat uang, sejumlah uang, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI,” ujar Na’ilah.

Namun, rencana pemindahan titik aksi tersebut pada akhirnya tidak terlaksana dan mahasiswa tetap menggelar aksi di sekitar Istana Negara.

Pengakuan itu memicu kekecewaan sejumlah mahasiswa yang mempertanyakan integritas para pengurus organisasi kemahasiswaan. Dalam forum tersebut, Abdimaludin disebut menjelaskan bahwa dana Rp20 juta tersebut dibagikan kepada tujuh orang.

Menurut Na’ilah, Abdimaludin mengaku menerima Rp6 juta, sementara sisanya dibagikan kepada sejumlah pengurus BEM dan pihak lain. Beberapa nama yang disebut dalam forum antara lain Wakil Ketua BEM FH Rafli Maulana Akbar, Ketua BEM FE Pujiono, Wakil Ketua BEM FE Rafli Bastian, Mubarak Fosamu, serta dua orang yang disebut sebagai senior Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yakni Amiruddin Emon dan Syafruddin Eno.

Meski demikian, hingga kini belum terdapat konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebut menerima aliran dana tersebut.

Mahasiswa juga mempertanyakan asal-usul dana tersebut karena terdapat perbedaan keterangan yang muncul selama forum berlangsung. Pada awal diskusi disebutkan bahwa uang berasal dari seseorang yang meminta agar titik aksi dipindahkan. Namun, pada bagian akhir forum, Abdimaludin disebut menyatakan bahwa uang tersebut berasal dari seorang polisi bernama A’an.

“Ini yang masih menjadi tanda tanya bagi kami karena ada perbedaan keterangan soal asal uang itu,” kata Na’ilah.

Sebagai tindak lanjut, mahasiswa mengajukan delapan tuntutan kepada pihak kampus. Salah satu tuntutan tersebut adalah pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa guna mengusut dugaan penerimaan uang tersebut.

Mahasiswa juga meminta pihak-pihak yang diduga terlibat membuat pernyataan terbuka, mengakui perbuatannya, serta mengundurkan diri dari jabatan organisasi kemahasiswaan.

Forum klarifikasi tersebut turut disaksikan oleh sejumlah pejabat kampus, di antaranya Wakil Rektor III, dosen, staf kemahasiswaan, Ketua Program Studi Fakultas Hukum, serta Dekan Fakultas Hukum UBK.

Sementara itu, dalam video yang beredar di media sosial, Abdimaludin mengaku menerima uang Rp20 juta sebagai koordinator aksi demonstrasi. Ia menyatakan sebagian dana tersebut dibagikan kepada pihak lain dan digunakan untuk kebutuhan pribadi.

“Terkait uang itu saya menerima 20 persen, saya memakai Rp500 ribu, kebutuhan lain Rp200 ribu dan dibagi sama senior kampus Raffi dan Mubarak,” ucapnya dalam video yang beredar.

Hingga berita ini ditulis, Kompas.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada Muhammad Abdimaludin maupun pihak rektorat Universitas Bung Karno terkait informasi yang disampaikan dalam forum tersebut. Belum ada tanggapan resmi yang diberikan.