NALAR.INFO – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gagasan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) telah ada dalam pikirannya sejak puluhan tahun lalu, jauh sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada peringatan Hari Koperasi Nasional yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/07).

Prabowo mengatakan, ide tersebut lahir ketika dirinya masih bertugas sebagai prajurit militer di berbagai daerah pedesaan dan pegunungan. Saat itu, ia menyaksikan langsung kondisi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan bahkan mengalami kelaparan.

“Saya lihat di situ rakyat kelaparan, saya lihat ada rakyat yang mati kelaparan dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena makan saya terbatas untuk kompi saya,” ujar Prabowo.

Pengalaman tersebut, menurutnya, menumbuhkan keyakinan bahwa desa harus memiliki kekuatan untuk menjaga ketahanan pangan. Di sisi lain, Indonesia juga harus berkembang menjadi negara industri agar mampu menjadi negara maju.

“Dari dulu saya semakin yakin satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi,” katanya.

Prabowo menjelaskan, gagasan membangun koperasi secara nasional baru dapat direalisasikan setelah dirinya memiliki kewenangan sebagai kepala negara. Menurutnya, masyarakat kecil selama ini menghadapi kesulitan memperoleh akses pembiayaan karena keterbatasan modal.

“Kalau orang modalnya kecil atau tidak punya modal, susah dapat kredit di mana-mana,” ujarnya.

Pada awal masa pemerintahannya, Prabowo mengaku memprioritaskan pencapaian swasembada pangan. Pemerintah kemudian mengambil sejumlah kebijakan, mulai dari menurunkan harga pupuk hingga menaikkan harga pembelian gabah guna meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kita jamin hasil petani naik,” katanya.

Namun, Presiden mengungkapkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian ternyata belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan petani. Berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak petani tetap terjerat utang dengan bunga tinggi karena harus memenuhi kebutuhan hidup selama masa tanam hingga panen.

“Tapi saya dapat laporan: Pak, percuma Pak, hasil mereka naik. Kenapa? Karena hutang mereka banyak. Karena pertanian itu panennya 100 hari. Selama 100 hari mereka tetap membutuhkan uang,” ujarnya.

Berangkat dari persoalan tersebut, pemerintah kemudian menggagas pembentukan koperasi simpan pinjam di seluruh desa dan kelurahan agar masyarakat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan.

“Karena itulah angka 81.000 muncul, karena desa dan kelurahan kita di seluruh Indonesia jumlahnya adalah 81.000,” kata Prabowo.

Dalam perkembangannya, konsep Koperasi Merah Putih tidak hanya difokuskan sebagai lembaga simpan pinjam. Pemerintah juga merancang koperasi sebagai pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk barang-barang yang memperoleh subsidi dari negara.

Menurut Prabowo, penyaluran pupuk bersubsidi, LPG, hingga berbagai bantuan pemerintah melalui koperasi akan membuat distribusi lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan penyimpangan.

“Dan akhirnya muncul lagi bahwa pupuk bersubsidi bisa di koperasi. Kemudian gas tabung-tabung gas itu bisa di koperasi. Kemudian hampir semua barang-barang subsidi bisa kita salurkan melalui koperasi supaya tidak diselewengkan,” tuturnya.

Tolak Naskah Akademik dan Pilot Project

Prabowo juga mengungkapkan bahwa saat konsep Koperasi Merah Putih telah selesai dirancang, dirinya sempat mendapat usulan agar program tersebut diawali dengan penyusunan naskah akademik dan pelaksanaan proyek percontohan (pilot project).

Menurutnya, usulan tersebut membutuhkan waktu yang terlalu lama. Penyusunan naskah akademik diperkirakan memakan waktu sekitar delapan bulan, kemudian dilanjutkan pilot project selama dua tahun sebelum diterapkan secara nasional.

“Pak sebaiknya bikin naskah akademik dulu Pak. Naskah akademik itu biasanya 8 bulan. Dari naskah akademik nanti kita bikin pilot project Pak. Pilot project itu 2 tahun. Habis itu kita coba di 100 desa dulu Pak,” ujar Prabowo menirukan usulan yang diterimanya.

Presiden menolak pendekatan tersebut karena menilai rakyat membutuhkan solusi yang cepat. Jika mengikuti tahapan tersebut, menurutnya, pembentukan 81 ribu Koperasi Merah Putih baru akan selesai dalam waktu sekitar delapan tahun.

“Ada 81.000 desa dan kelurahan, rakyat itu suruh nunggu 8 tahun? Saya tidak mau,” tegasnya.

Karena itu, Prabowo memilih langsung mengimplementasikan pembentukan Koperasi Merah Putih secara serentak tanpa menunggu penyusunan naskah akademik maupun pilot project.

“Mereka memerlukan tindakan cepat, kita tidak bisa dengan cara-cara biasa. Kita harus berpikir besar, berpikir cerdas, berpikir praktis, jangan teoritis,” pungkasnya.