NALAR.INFO — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkannya untuk membongkar dugaan praktik mafia beras.

Amran menyatakan dirinya tidak akan gentar dalam menjalankan perintah tersebut, terutama jika praktik yang ditemukan berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

“Itu perintah Bapak Presiden. Kami tidak boleh gentar. Kami tidak diskusi di ruang yang tidak penting, tapi kami lebih mementingkan keselamatan negara, keselamatan Republik Indonesia, harus hitam putih kalau negara dan itu perintah Presiden,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Senin (13/9/2026).

Salah satu dugaan praktik yang tengah ditelusuri pemerintah berkaitan dengan beras fortifikasi. Amran menyebut pemerintah telah menemukan persoalan pada produk yang beredar dan hasil temuannya sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo.

Menurut Amran, pemerintah akan mengumumkan hasil temuan tersebut dalam waktu dekat.

“Sama kemarin kita laporkan (temuan beras fortifikasi) Insya Allah kami bongkar, karena harusnya beras, konglomerat tidak boleh masuk. Kenapa? Ini ruang ekonomi rakyat kecil. Beras itu adalah barang subsidi,” katanya.

Harga Beras Fortifikasi Capai Rp56.000

Amran mengungkapkan adanya beras yang diklaim sebagai produk fortifikasi tetapi dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp56.000 per kilogram.

Ia menyebut produk tersebut berdasarkan temuan pemerintah tidak memiliki tambahan kandungan gizi seperti yang seharusnya terdapat pada beras fortifikasi.

Amran mengatakan harga beras tersebut semestinya berada di kisaran Rp13.000 per kilogram.

Kondisi itu, menurut dia, membuka peluang keuntungan yang sangat besar bagi pihak yang menjualnya.

“Untungnya itu kalau Rp30.000 dikali 10 ton, itu Rp300 juta, satu truk. (Jadi) ini sudah fiks. Insya Allah minggu depan kami umumkan,” ujarnya.

Amran pun menegaskan akan terus mengusut dugaan praktik tersebut. Ia meminta dukungan masyarakat agar pemerintah dapat membongkar pihak-pihak yang disebutnya sebagai mafia beras.

“Kalau terus menerus seperti ini, kapan kita Republik ini menikmati negaranya? (Tapi) ada mafia. Tolong saya didukung. Saya ledakkan. Saya pertaruhkan segalanya, demi merah putih, demi ummat,” tegas Amran.

Pemerintah Temukan Banyak Beras Fortifikasi Tak Sesuai Standar

Persoalan beras fortifikasi sebelumnya juga disampaikan Amran pada akhir Juli 2026.

Saat itu, ia mengungkapkan sekitar 80 persen beras fortifikasi yang diperiksa pemerintah tidak memenuhi standar mutu.

Pemerintah mendapatkan temuan tersebut setelah mengambil sampel sejumlah merek beras dari berbagai daerah untuk kemudian menjalani pengujian di sejumlah laboratorium.

“Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar (beras) fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang tidak terdaftar itu ada 80 persen tidak sesuai standar,” kata Amran di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Selain persoalan mutu, Amran juga menyoroti harga beras fortifikasi di pasaran. Menurutnya, harga beras fortifikasi seharusnya tidak berbeda jauh dari beras medium karena perbedaannya terutama terletak pada tambahan kandungan vitamin.

Namun, hasil pengawasan pemerintah menemukan beras fortifikasi dijual dengan harga rata-rata Rp22.665 per kilogram.

Bahkan, terdapat produk yang dijual hingga Rp42.000 per kilogram. Berdasarkan hasil uji laboratorium pemerintah yang disampaikan Amran, kualitas beras tersebut disebut setara dengan beras yang dijual sekitar Rp8.000 per kilogram.

Pemerintah kini menyiapkan pengumuman terkait hasil temuan dugaan beras fortifikasi bermasalah tersebut sebagai bagian dari upaya membongkar praktik yang dinilai merugikan masyarakat.