NALAR.INFO — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi utang pemerintah yang mendekati Rp10.000 triliun masih berada dalam batas aman dan terkendali. Pemerintah menilai rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan undang-undang.

Dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Senin (11/05/), Purbaya menyebut rasio utang pemerintah saat ini berada di level 40,75 persen terhadap PDB.

“Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit,” ujar Purbaya.

Ia membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain yang dinilai memiliki tingkat utang lebih tinggi, baik di kawasan Asia maupun negara maju.

“Singapura 180 persen, Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga tinggi. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding Jepang,” katanya.

Purbaya menilai pengelolaan utang pemerintah selama ini dilakukan secara hati-hati dan terukur. Karena itu, ia menyayangkan masih banyak pihak yang hanya menyoroti kenaikan nominal utang tanpa melihat rasio utang dan kapasitas fiskal pemerintah.

“Harusnya Anda puji-puji kita. Cuma enggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?” ujarnya.
Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), mayoritas utang pemerintah masih berasal dari instrumen surat berharga negara (SBN).

Outstanding SBN per akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang pemerintah. Sementara itu, pinjaman pemerintah tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

Dengan demikian, total utang pemerintah per akhir Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun. Angka tersebut naik Rp282,52 triliun dibanding posisi akhir Desember 2025 yang sebesar Rp9.637,90 triliun.

Utang Pemerintah Nyaris Rp10.000 Triliun, Purbaya: Kita lebih hati-hati Dibanding Malaysis
Pemerintah sebelumnya menegaskan strategi pembiayaan utang tetap diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal, memperluas basis investor, serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri berbasis dolar Amerika Serikat.