NALAR.INFO – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp 167 triliun hingga pertengahan Oktober. Angka tersebut berpotensi meningkat menjadi Rp 204 triliun apabila pola kebakaran pada sisa musim ini mengikuti kondisi yang terjadi pada 2015 dan 2019.

Pakar ekonomi makro sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Teguh Yudo Wicaksono, mengatakan estimasi tersebut merupakan hasil kajian dengan metode perhitungan yang mengacu pada studi Bank Dunia.

“Estimasi itu merupakan hasil kajian yang menggunakan data dan metode perhitungan berbasis studi Bank Dunia, bukan angka resmi kerugian yang diterbitkan pemerintah,” kata Teguh kepada Kompas.com, Jumat (16/10/2026).

Berdasarkan perhitungan tersebut, kerugian sebesar Rp 167 triliun setara dengan sekitar 0,65 persen produk domestik bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2026. Sementara itu, proyeksi kerugian Rp 204 triliun sepanjang musim kebakaran setara dengan sekitar 0,79 persen PDB.

Adapun rentang estimasi kerugian hingga pertengahan Oktober berada pada kisaran Rp 136 triliun hingga Rp 234 triliun. Rentang tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian dalam perhitungan.

Teguh menggunakan metode benefit transfer dengan mengacu pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2015 yang dilakukan Bank Dunia. Dalam kajian tersebut, kerugian karhutla pada 2015 mencapai Rp 221,4 triliun dengan luas lahan terbakar resmi sekitar 2,61 juta hektare.

Nilai kerugian tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan tingkat harga hingga 2026. Hasilnya, estimasi kerugian mencapai sekitar Rp 119,7 juta per hektare.

Angka tersebut selanjutnya dikalikan dengan perkiraan luas kebakaran pada 2026 yang mencapai sekitar 1,39 juta hektare. Perkiraan luas itu disusun menggunakan data satelit terkait emisi karbon dan luas lahan terbakar, dengan membandingkan pola musim kebakaran 2026 terhadap kondisi pada 2015 dan 2019.

Sementara itu, data resmi luas lahan terbakar yang disebut dalam kajian tersebut baru mencapai 202.011 hektare hingga Juli 2026.

Secara sektoral, pertanian diperkirakan menjadi salah satu penyumbang kerugian terbesar akibat karhutla, dengan nilai sekitar Rp 50 triliun. Sementara itu, kerugian sektor kehutanan diperkirakan mencapai Rp 41 triliun, begitu pula kerugian yang dikaitkan dengan emisi karbon.

“Kerugian sektor kehutanan diperkirakan mencapai Rp 41 triliun, sedangkan kerugian yang dikaitkan dengan emisi karbon juga sekitar Rp 41 triliun. Perhitungan nilai karbon menggunakan asumsi harga 5 dollar AS per ton,” kata Teguh.

Menurut dia, dampak karhutla tidak hanya berasal dari kerusakan lahan dan hilangnya hasil produksi. Kabut asap juga berpotensi mengurangi aktivitas ekonomi, mengganggu perjalanan dan pariwisata, serta menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati.

“Ada juga dampak kesehatan jangka panjang dan kerugian yang dialami negara tetangga belum dimasukkan dalam estimasi tersebut,” ungkap dia.

Dampak sosial karhutla juga terlihat dari terganggunya kegiatan pendidikan dan meningkatnya masalah kesehatan masyarakat di wilayah terdampak. Berdasarkan bahan kajian tersebut, sekitar 1,43 juta murid dilaporkan belajar dari rumah per 1 September 2026.

Selain itu, tercatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di daerah terdampak hingga 13 Oktober 2026. Model Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) juga memperkirakan sekitar 1.700 kematian akibat paparan asap pada Agustus 2026.

Teguh mengingatkan bahwa musim kebakaran hutan dan lahan pada 2026 belum berakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim hujan mulai tiba pada November hingga Desember 2026.

Besarnya kerugian akhir karhutla tahun ini masih belum dapat dipastikan. Selain perkembangan kebakaran pada sisa musim, proporsi lahan gambut yang terbakar juga belum diketahui secara pasti sehingga menambah ketidakpastian dalam memperkirakan dampak ekonomi dan lingkungan.

Dengan potensi kerugian yang diproyeksikan mencapai Rp 204 triliun, karhutla menjadi persoalan yang tidak hanya berdampak pada sektor kehutanan dan pertanian, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, pariwisata, serta perekonomian nasional.