NALAR.INFO – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memintanya untuk segera mengoperasikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak pada Kamis (15/10/2026).

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo melalui sambungan telepon. Ia mengaku mendapat telepon dari Presiden sebanyak dua kali untuk memastikan program tersebut segera dijalankan.

Arahan serupa juga disampaikan kepada Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota.

“Saya dan Pak Joao (Direktur Utama Agrinas) ini dapat arahan langsung, bahkan saya kemarin juga Pak Presiden telepon lagi dua kali, arahan langsung untuk bersama-sama tanggal 15 berarti besok,” ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantornya, Rabu (14/10/2026).

Menindaklanjuti arahan tersebut, Zulhas meminta seluruh kementerian yang terlibat dalam program KDKMP, para gubernur, bupati, wali kota, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), serta pimpinan TNI Angkatan Darat untuk melakukan pemantauan langsung selama delapan hari ke depan.

Pemantauan tersebut bertujuan memastikan koperasi yang mulai beroperasi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

“Memantau langsung, satu hari bisa 10 (Kopdes). 10 paling sejam, dua jam kelar kan? 10,” kata Zulhas.

Pemerintah Targetkan 15.000 Koperasi Dipantau

Zulhas menjelaskan, pemantauan akan dilakukan secara langsung di setiap koperasi untuk memeriksa kesiapan operasional dan kelengkapan fasilitas pendukung.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi pelaksanaan tugas manajer koperasi, ketersediaan pupuk, serta keberadaan layanan perbankan seperti BRIlink dan BNI Agen. Pemerintah juga ingin memastikan berbagai kebutuhan operasional lainnya telah tersedia.

Melalui pemantauan selama delapan hari, pemerintah menargetkan sekitar 15.000 KDKMP dapat diperiksa untuk mengetahui kondisi operasionalnya di lapangan.

Setelah periode pemantauan selesai, pemerintah akan menggelar rapat evaluasi untuk menindaklanjuti temuan serta memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan.

“Jadi selama delapan hari, sehingga diharapkan 15.000 bisa dicek semuanya. Nah, setelah itu nanti setelah 8 hari kita akan rapat lagi. Kita evaluasi lagi. Ya, pendek kata, 20 Oktober ini harus rapih,” ujar Zulhas.

Evaluasi Koperasi Dijadwalkan 25 Oktober

Selain evaluasi setelah delapan hari pemantauan, pemerintah juga merencanakan evaluasi terhadap koperasi yang telah beroperasi pada 25 Oktober 2026.

Zulhas menegaskan, percepatan operasional KDKMP menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.

Menurutnya, pemantauan langsung diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kendala di lapangan dan segera mengambil langkah perbaikan.

“Ini menjadi concern Bapak Presiden sehingga kita juga selalu dimonitor, ditanya, ditelepon, dan saya harap ini bisa kita selesaikan di sini rapatnya. Karena kalau enggak, enggak beres,” pungkasnya.

Pemerintah berharap pengoperasian KDKMP secara serentak, disertai pemantauan dan evaluasi berkala, dapat memastikan koperasi berjalan sesuai rencana serta mendukung pelaksanaan program penguatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.