BOGOR, NALAR.INFO — Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), Asep Wahyuwijaya, mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Empat Pilar Kebangsaan sebagai pijakan dalam merawat demokrasi yang matang, sehat, dan beradab. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Yayasan Matlaul Anwar Barengkok, Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang diikuti oleh pengurus IGRA, IGTKA, KNPI, Karang Taruna, dan KKMI Kecamatan Leuwiliang, serta pengurus Majelis Taklim Desa Barengkok, Sabtu, 26 September 2026.

Dalam pemaparannya, Asep mengangkat sejumlah gagasan dari buku How Democracies Die karya ilmuwan politik Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Ia menyoroti bagaimana demokrasi modern tidak selalu runtuh melalui kudeta atau pengambilalihan kekuasaan secara terbuka, tetapi dapat mengalami kemunduran secara perlahan ketika norma-norma demokrasi dan institusi negara semakin melemah.

“Pelajaran ini justru menguatkan relevansi Empat Pilar kita. Pancasila dan UUD NRI 1945 bukan sekadar teks, tetapi juga nilai, norma, dan etika bernegara yang harus kita jaga bersama setiap hari,” ujar Asep, yang juga salah satu Ketua DPP Partai NasDem.

Menurut Asep, salah satu pelajaran penting dalam menjaga demokrasi adalah kedewasaan elite dalam menggunakan kekuasaan. Ia menggarisbawahi dua norma demokrasi yang dibahas Levitsky dan Ziblatt, yakni penghormatan terhadap pihak yang berbeda pandangan serta kemampuan menahan diri dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu menekankan bahwa sesuatu yang secara hukum diperbolehkan belum tentu selalu tepat dilakukan apabila mengabaikan kepatutan dan kepentingan yang lebih besar.

“Kedewasaan berpolitik diuji bukan hanya ketika kita mengikuti aturan, tetapi ketika kita memiliki kuasa namun mampu menahan diri demi kepentingan yang lebih besar. Inilah cerminan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan dalam sila keempat Pancasila. Demokrasi akan sehat ketika kekuasaan dijalankan dengan kepatutan dan tanggung jawab, bukan semata-mata untuk memenangkan kepentingan,” kata Asep.

Selain kedewasaan elite, Asep mengingatkan pentingnya kematangan warga dalam menyikapi perbedaan pilihan dan pandangan politik. Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika menuntut masyarakat untuk tetap memandang mereka yang berbeda pilihan sebagai sesama warga bangsa, bukan sebagai musuh yang harus disingkirkan.

“Polarisasi yang terlalu tajam dapat merusak persatuan. Tugas kita, khususnya di Kabupaten Bogor yang masyarakatnya sangat beragam, adalah terus merawat ruang dialog, silaturahmi, dan gotong royong. Demokrasi Pancasila mengajarkan kita untuk berbeda tanpa harus bermusuhan,” ujarnya.

Asep menegaskan bahwa keberlangsungan demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau elite politik, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—menurutnya harus terus dihidupkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Merawat demokrasi memang bukan pekerjaan yang selalu terlihat hasilnya dalam waktu singkat. Tetapi justru di situlah nilai perjuangannya. Mari jadikan Empat Pilar sebagai pijakan bersama untuk menjaga persatuan, merawat demokrasi, dan menjaga Indonesia,” pungkasnya.