BANDUNG, NALAR.INFO – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan opsi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) apabila dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp1,2 triliun dari pemerintah pusat tidak kunjung cair hingga akhir 2026.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan rencana pinjaman tersebut masih dalam tahap kajian. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengutamakan pencairan dana bagi hasil yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Masih kita kaji, ya kita masih kita komunikasikan. Siapa tahu ada rezeki mendadak ya,” kata Dedi saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).

Dedi menjelaskan, dana DBH senilai Rp1,2 triliun sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Jawa Barat. Oleh karena itu, pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar dana tersebut dapat dicairkan pada tahun ini.

“Saya masih berharap saya sudah berkomunikasi misalnya yang Rp1,2 triliun saya mohonkan untuk bisa tahun ini dibayarkan,” ujarnya.

Menurut Dedi, komunikasi dengan pemerintah pusat hingga kini terus dilakukan dan ia optimistis akan membuahkan hasil positif. Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, memahami kebutuhan pembangunan di Jawa Barat.

“Ya mudah-mudahan saja, saya yakin Menteri Keuangan juga sangat paham terhadap pembangunan di Jawa Barat. Mudah-mudahanlah semuanya komunikasinya lancar,” tuturnya.

Dedi menegaskan bahwa pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun hanya akan menjadi opsi terakhir apabila dana bagi hasil tidak direalisasikan oleh pemerintah pusat.

Selama masih ada peluang pencairan DBH, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengedepankan komunikasi dan tidak terburu-buru mengajukan pinjaman.

“Iya kalau tidak cair dari pemerintah pusat, ya kita ngajuin Rp3,4 triliun. Kalau tidak cair ya, kalau cair tidak usah pinjam,” pungkas Dedi.