BOGOR, NALAR.INFO – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA) akan menggelar Simposium Kebangsaan bertema “Menarasikan Ulang Arah Negara di Tengah Krisis Kepercayaan Publik” pada 30 Juni 2026 di Aula Universitas Muhammadiyah Bogor Raya.

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi dan dialektika publik untuk membahas berbagai persoalan strategis bangsa di tengah dinamika nasional yang semakin kompleks. Simposium tersebut digagas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan nasional.

Presiden Mahasiswa UMBARA, M. Afif Zaelani, mengatakan bahwa forum ini hadir sebagai upaya membangun ruang dialog yang terbuka, berbasis argumentasi, data, dan semangat kebangsaan.

“Mahasiswa memiliki tanggung jawab historis sebagai kekuatan moral untuk menjaga agar arah pembangunan nasional tetap berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Dalam simposium ini, sedikitnya terdapat enam isu utama yang akan menjadi fokus pembahasan. Pertama, tekanan nilai tukar rupiah dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merasakan langsung kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kedua, persoalan pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja layak bagi lulusan perguruan tinggi maupun masyarakat luas.

Ketiga, sektor pendidikan yang masih menghadapi tantangan serius, mulai dari ketimpangan akses, disparitas kualitas antarwilayah, hingga relevansi dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Keempat, efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menjadi sorotan publik terkait transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaannya.

Kelima, demokrasi internal partai politik yang dinilai penting untuk diperkuat sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi nasional, khususnya dalam aspek regenerasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang lebih partisipatif.

Sementara isu keenam adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi agenda strategis pemerintah, namun masih menyisakan sejumlah catatan mengenai kesiapan anggaran, tata kelola, efektivitas distribusi, hingga keberlanjutan program.

Afif menegaskan, seluruh isu tersebut menunjukkan bahwa tantangan kebangsaan saat ini saling berkaitan dan bermuara pada satu persoalan mendasar, yakni menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Menurutnya, simposium ini diharapkan mampu mempertemukan berbagai perspektif, memperkuat literasi demokrasi, serta membangun kesadaran bersama bahwa negara yang kuat hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel, partisipasi publik yang bermakna, dan keberanian seluruh elemen bangsa untuk mengawal jalannya republik.

“Menarasikan ulang arah negara bukan berarti menegasikan negara, tetapi menjadi ikhtiar intelektual untuk memastikan perjalanan republik tetap berada pada cita-cita pendiri bangsa, yakni keadilan sosial, demokrasi konstitusional, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.