PALEMBANG, NALAR.INFO – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha serta memperkuat perekonomian daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Andreas saat meninjau pelaksanaan program KUR di Sumatera Selatan. Ia mengapresiasi kinerja Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang dinilai menjadi salah satu yang terbaik dalam penyaluran KUR kepada masyarakat.

Meski demikian, Andreas menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi dalam desain dan implementasi program tersebut. Menurutnya, selama 17 tahun berjalan, KUR belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kelas pelaku usaha dari kategori mikro menjadi usaha kecil.

“KUR ini sudah berjalan selama 17 tahun, tetapi dampaknya terhadap peningkatan pelaku usaha, terutama kenaikan kelas dari mikro ke kecil, masih sangat terbatas,” ujar Andreas di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (24/6/2026).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, besarnya penyaluran KUR selama ini belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Selain itu, aspek ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas pendampingan usaha, serta keterlibatan pemerintah daerah dinilai masih perlu ditingkatkan.

Menurut Andreas, pemerintah daerah seharusnya memainkan peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan KUR yang telah dirancang pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dinilai belum berjalan secara maksimal.

Ia juga menyoroti pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi sektor ultramikro, terutama pembiayaan di bawah Rp5 juta yang menyasar kelompok masyarakat unbankable atau yang belum terjangkau layanan perbankan formal.

“Segmen ultramikro ini sangat membutuhkan perhatian khusus karena belum terjangkau oleh sistem pembiayaan formal,” katanya.

Andreas menjelaskan, berdasarkan rekomendasi BAKN dalam rapat konsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah telah menurunkan suku bunga KUR untuk program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dikelola PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dari sebelumnya 24 persen menjadi 8 persen.

Program tersebut ditujukan bagi kelompok perempuan prasejahtera yang ingin memulai usaha secara berkelompok. Meski demikian, Andreas menilai kebutuhan pembiayaan masyarakat di lapisan ekonomi paling bawah masih belum sepenuhnya terakomodasi.

Selain memperkuat akses pembiayaan, ia menekankan pentingnya pendekatan dari sisi permintaan atau demand side melalui penguatan kemitraan usaha, akses pasar, dan peningkatan daya saing pelaku UMKM.

Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan bayar pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

“Dengan kemitraan yang kuat, pelaku usaha tidak hanya bergantung pada subsidi, tetapi juga mampu bersaing secara komersial di pasar,” ujarnya.

Andreas menambahkan, pembangunan ekosistem KUR yang terintegrasi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendamping, hingga perusahaan penjaminan kredit di daerah.

Ia menegaskan bahwa KUR tidak boleh hanya dipandang sebagai program penyaluran kredit semata, melainkan sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah, menciptakan usaha yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu meninjau ulang ekosistem KUR secara menyeluruh agar benar-benar menjadi alat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian pelaku usaha,” pungkasnya.