NALAR.INFO – Dana investasi swasta senilai 300 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.324,7 triliun disiapkan untuk mendorong pemulihan ekonomi Iran sebagai bagian dari kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran guna mengakhiri konflik yang berlangsung di antara kedua negara.

Dikutip dari Reuters, Rabu (17/6/2026), lebih dari separuh nilai dana tersebut atau di atas 150 miliar dollar AS telah memperoleh komitmen pendanaan dari para investor.

Sumber yang mengetahui langsung pembahasan tersebut mengatakan, dana investasi tersebut dirancang untuk memberikan insentif ekonomi bagi Washington dan Teheran agar menyelesaikan perjanjian damai secara permanen.

Dana yang akan diberi nama Reconstruction and Development Fund itu seluruhnya berasal dari sektor swasta. Pendanaan tersebut tidak menggunakan anggaran pemerintah, hibah, maupun program kompensasi perang.

Sejumlah perusahaan dari AS, negara-negara Teluk, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika disebut telah menyatakan komitmen investasi. Dana tersebut akan difokuskan pada sektor energi, logistik, manufaktur, dan transportasi.

Pembentukan dana tersebut muncul setelah Iran sebelumnya meminta kompensasi perang sebesar 400 miliar dollar AS kepada AS. Namun, Washington menolak permintaan tersebut. Sebagai alternatif, kedua pihak kemudian merancang skema investasi yang melibatkan kontribusi negara-negara kawasan melalui pinjaman, pembukaan jalur kredit, hingga pendanaan langsung untuk membangun kembali fasilitas yang rusak akibat perang.

Sejumlah proyek yang menjadi prioritas antara lain kompleks baja Mobarakeh Steel, kilang minyak, bandara, serta berbagai infrastruktur penting lainnya yang terdampak konflik.

Upaya Menghidupkan Kembali Ekonomi Iran

Selama lebih dari empat dekade, Iran hampir tidak menerima investasi asing langsung dalam jumlah besar akibat sanksi yang diberlakukan AS dan komunitas internasional. Kondisi tersebut membuat negara itu terisolasi dari pasar modal global.

Padahal, Iran memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak terbesar keempat, serta populasi lebih dari 92 juta jiwa dengan basis industri yang cukup beragam.

Potensi ekonomi Iran dinilai sangat besar, mulai dari sektor petrokimia, pertambangan, pertanian hingga pariwisata.

Sumber Reuters menegaskan, dana investasi tersebut terpisah dari pembahasan mengenai pencabutan sanksi AS maupun pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri. Kedua mekanisme itu memiliki tujuan dan jadwal yang berbeda.

Dana rekonstruksi tersebut baru akan dibentuk setelah AS dan Iran menandatangani kesepakatan final. Setelah nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) diteken, administrator dana akan memiliki waktu 60 hari untuk menyusun rencana investasi dan menentukan proyek yang akan dibiayai.

Akses Dana Bergantung pada Kepatuhan Iran

Wakil Presiden AS, JD Vance, mengatakan Iran dapat mengakses dana rekonstruksi senilai 300 miliar dollar AS yang didukung negara-negara Teluk apabila Teheran mematuhi seluruh kesepakatan dengan Washington.

Persyaratan tersebut mencakup pembongkaran program nuklir Iran, penghapusan persediaan bahan nuklir yang telah diperkaya, serta penerimaan sistem inspeksi dan pengawasan yang ketat.

Reuters juga melaporkan sejumlah perusahaan dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, dan AS telah menyatakan komitmen pendanaan. Namun, identitas perusahaan maupun besaran kontribusi masing-masing masih belum diungkapkan.

Dalam 60 hari mendatang, negosiator dari AS dan Iran diperkirakan akan melanjutkan pembahasan mengenai program nuklir, sanksi ekonomi, serta keamanan kawasan sebelum kesepakatan akhir resmi ditandatangani.