MAKASSAR, NALAR.INFO – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menegaskan kepala daerah tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, seorang pemimpin daerah harus memiliki visi, mampu menarik investasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar perekonomian daerah terus tumbuh.

Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla saat menjawab pertanyaan Ketua APINDO Luwu Utara yang juga Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, dalam Rapat Kerja Koordinasi Nasional (Rakerkornas) ke-XXXV APINDO di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8).

Dalam sesi diskusi, Andi Abdullah Rahim mengungkapkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sekitar 334 ribu warga di tengah keterbatasan anggaran serta pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Ia meminta pandangan Jusuf Kalla mengenai strategi yang dapat dilakukan kepala daerah dalam kondisi tersebut.

Menanggapi hal itu, JK mengatakan kemampuan seorang kepala daerah justru diuji ketika kondisi ekonomi sedang menghadapi tekanan global dan transfer keuangan dari pemerintah pusat mengalami keterbatasan.

“Kalau kepala daerah hanya tunggu transfer (APBN) dari pusat, semua juga bisa jadi bupati,” kata JK.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan kepala daerah membangun sinergi dengan dunia usaha, investor, parlemen, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar roda perekonomian tetap bergerak.

Kepala Daerah Harus Punya Visi Ekonomi

Jusuf Kalla menilai seorang kepala daerah idealnya tidak sekadar mengelola anggaran yang diterima dari pemerintah pusat, tetapi juga memiliki visi untuk membangun perekonomian daerah.

Ia menekankan pentingnya mendorong investasi dan menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang.

“Tugas kepala daerah itu merangsang perputaran uang rakyat dan pengusaha di daerahnya lebih besar dari APBN dan APBD daerah,” tegasnya.

Menurut JK, jika aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, maka pertumbuhan daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada belanja pemerintah.

Belajar dari Kepemimpinan HM Daeng Patompo

Untuk menggambarkan pentingnya kreativitas dalam memimpin daerah, Jusuf Kalla mencontohkan kepemimpinan HM Daeng Patompo yang dinilainya berhasil membangun fondasi ekonomi Kota Makassar.

Menurut JK, Daeng Patompo memberikan berbagai kemudahan kepada para pelaku usaha sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota.

“Dia banyak memberi insentif kemudahan bagi pengusaha, tidak membebaninya. Dia membangun infrastruktur ekonomi, memberi ruang ke pengusaha membangun kompleks perumahan, yang membuka ruang bagi pengusaha untuk tumbuh,” ujarnya.

JK mengungkapkan saat Daeng Patompo menjabat sebagai Wali Kota Makassar, dirinya masih menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin sekaligus mulai dipercaya ayahnya, Hadji Kalla, untuk membantu mengembangkan usaha keluarga di bidang perdagangan, transportasi, otomotif, dan sektor penunjang pangan.

Perluasan Wilayah dan Visi Kota Lima Dimensi

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa pada awal kepemimpinan Daeng Patompo, luas wilayah Makassar hanya sekitar 21 kilometer persegi.

Melihat keterbatasan tersebut, Daeng Patompo kemudian melobi pemerintah pusat bersama Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Andi Ahmad Rivai, dan Ahmad Lamo, sehingga wilayah Makassar diperluas menjadi sekitar 175,77 kilometer persegi.

Perluasan tersebut mencakup sebagian wilayah Kabupaten Gowa di selatan, Kabupaten Maros di timur, serta wilayah kepulauan yang sebelumnya masuk Kabupaten Pangkep.

Selain memperluas wilayah, Daeng Patompo juga menetapkan visi pembangunan melalui program pemberantasan 3K, yakni kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan.

Ia juga mencanangkan Makassar sebagai kota lima dimensi yang meliputi kota dagang, budaya, industri, akademik, dan pariwisata.

Pendapatan Daerah Meningkat

Menurut JK, berbagai kemudahan regulasi dan perizinan yang diberikan kepada investor saat itu berhasil menarik investasi ke Makassar.

Ia juga menyinggung kebijakan legalisasi judi lotto atau lotre totalisator yang kala itu digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan kota. Meski menuai kritik dari masyarakat, tokoh agama, dan budayawan, JK menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga lima kali lipat.

Dana yang diperoleh kemudian dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas pendidikan, termasuk SD Teladan Bawakaraeng, SD Teladan Pongtiku, SD Teladan Ujung Tanah, SD Teladan Sudirman, serta sejumlah sekolah lainnya.

Jusuf Kalla berharap kepala daerah saat ini mampu meneladani semangat kepemimpinan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi melalui inovasi, kemudahan investasi, serta kolaborasi dengan dunia usaha, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat meski di tengah keterbatasan fiskal.