NALAR.INFO – Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD KMP) harus dikembangkan tidak hanya sebagai institusi ekonomi di tingkat desa, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok nasional yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Kawendra dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/07).

Kawendra mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menghidupkan kembali semangat berkoperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, koperasi harus memiliki peran yang lebih strategis dalam sistem distribusi nasional.

“Kita optimistis karena Presiden Prabowo menghadirkan kembali semangat berkoperasi di era ini. Koperasi Merah Putih ke depannya bukan hanya sekadar menjadi toko di desa-desa tertentu, tetapi menjadi rantai pasok yang dimiliki oleh negara,” ujar Kawendra.

Ia menilai penguatan rantai pasok melalui koperasi dapat mengurangi ketergantungan terhadap sistem distribusi yang selama ini lebih banyak dikuasai sektor swasta. Dengan demikian, pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan rantai pasok yang lebih dimiliki oleh negara, harga bisa terkontrol sehingga dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Kawendra juga mengapresiasi capaian sekitar 6.600 lebih Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah masuk ke dalam rantai distribusi nasional. Namun, ia berharap jumlah tersebut terus meningkat sehingga koperasi tidak hanya menjadi pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga menjadi mitra strategis bagi badan usaha milik negara (BUMN).

“Mudah-mudahan ke depan jauh lebih besar lagi, bukan hanya masuk ke ekosistem Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga perusahaan-perusahaan negara mengambil bahan bakunya dari koperasi. Dengan begitu ekonomi rakyat betul-betul semakin kokoh karena kita memiliki target yang jelas,” ujarnya.

Selain itu, politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut meminta agar pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melibatkan sumber daya manusia (SDM) dari daerah setempat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lokal akan membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat perekonomian desa.

“SDM lokal harus dilibatkan sebaik-baiknya. Kita menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh mencari pekerjaan,” katanya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV itu juga menekankan pentingnya pengawasan yang kuat terhadap pelaksanaan program Koperasi Merah Putih. Ia mendorong Kementerian Koperasi membangun sistem pengawasan digital yang mampu memantau perkembangan koperasi secara menyeluruh melalui dashboard dan early warning system.

Menurut Kawendra, sistem tersebut tidak hanya berfungsi memantau penggunaan anggaran, tetapi juga mampu mendeteksi berbagai persoalan sejak dini agar dapat segera dimitigasi.

“Pengawasan digital melalui dashboard harus termonitor, bukan hanya soal anggarannya ke mana, tetapi juga berbagai catatan yang bisa langsung dimitigasi. Ini berkaitan dengan harapan rakyat, sehingga program ini harus benar-benar optimal dan tidak hanya berjalan dua tahun saja,” pungkasnya.