NALAR.INFO – Perdebatan mengenai posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mengemuka. Sejumlah partai politik mempertanyakan sikap partai berlambang banteng tersebut yang memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun tetap mengusung peran sebagai kekuatan penyeimbang.

Sorotan terhadap PDIP mencuat setelah beredar rumor mengenai kehadiran kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/06).

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menilai PDIP perlu menunjukkan sikap politik yang lebih tegas. Menurutnya, apabila memilih berada di luar pemerintahan, maka posisi sebagai oposisi seharusnya dinyatakan secara jelas.

“Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/06).

Ia mengatakan pemerintah bersama partai-partai pendukung Presiden Prabowo saat ini tengah berfokus menjalankan berbagai program yang telah disusun. Karena itu, Jazilul memandang soliditas seluruh elemen politik menjadi penting agar agenda pemerintahan dapat berjalan sesuai target.

Menurutnya, konsep “partai penyeimbang” yang selama ini disampaikan PDIP juga masih menimbulkan tanda tanya.

Senada dengan PKB, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji menyebut secara formal PDIP memang tidak masuk dalam pemerintahan. Namun, menurut dia, pelaksanaan fungsi penyeimbang merupakan hal yang akan dinilai langsung oleh masyarakat.

“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujar Sarmuji, Jumat (19/06).

Meski demikian, Golkar menghormati pilihan politik yang ditempuh PDIP.

Berbeda dengan PKB dan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) justru memandang keberadaan PDIP di luar pemerintahan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan kehadiran kekuatan penyeimbang di DPR diperlukan agar fungsi pengawasan terhadap pemerintah tetap berjalan.

“PAN berpandangan, bahwa sikap politik PDIP mesti dihormati karena hal itu justru menjadi keuntungan bagi demokrasi karena di DPR ada kekuatan penyeimbang, sebagai mitra kritis pemerintah,” ujar Viva.

Menurutnya, posisi kritis yang diambil PDIP tidak dapat dipersoalkan karena partai tersebut memang tidak memiliki perwakilan di Kabinet Merah Putih. Ia juga menilai kritik yang disampaikan PDIP sejauh ini masih bersifat konstruktif dan tidak dimaksudkan untuk menghambat jalannya pemerintahan.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan bahwa posisi partainya tidak pernah berada di wilayah abu-abu. Ia menegaskan PDIP tetap konsisten sebagai kekuatan penyeimbang yang mendukung kebijakan pro-rakyat dan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.