NALAR.INFO – Sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Massa aksi membawa total 20 tuntutan yang dirangkum dalam konsep “11+9 tuntutan” dan ditujukan kepada pemerintah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Muhammad Rizaldy, mengatakan peserta aksi terlebih dahulu berkumpul di satu titik sebelum melakukan long march menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB.

“Hari ini kawan-kawan yang tergabung dari berbagai organisasi dan aliansi akan menggelar aksi, kami berkumpul di satu titik kumpul, lalu akan long march menuju Bundaran HI,” ujar Rizaldy, Senin (15/6/2026).

Libatkan Berbagai Organisasi Mahasiswa

Aksi tersebut merupakan gabungan sejumlah organisasi mahasiswa lintas kampus dan wilayah yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI).

Beberapa organisasi yang terlibat antara lain Front Mahasiswa Nasional (FMN), GMNI Jakarta Selatan, KABMU Universitas Nasional (UNAS), KBM Universitas Terbuka Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, serta aliansi Cipayung Plus Jakarta Barat dan GMNI dari sejumlah daerah lainnya.

Massa aksi dijadwalkan bergerak dari kawasan Dukuh Atas atau sisi selatan Bundaran HI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Bawa “11+9 Tuntutan”

Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan 20 tuntutan yang terbagi menjadi 11 tuntutan mendesak dan 9 tuntutan umum.

Sebelas tuntutan mendesak meliputi:

  1. Menolak kenaikan harga BBM dan bahan pokok.
  2. Memperbaiki nilai tukar rupiah.
  3. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa/kelurahan Merah Putih yang dinilai rawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
  4. Menolak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
  5. Mencabut Undang-Undang Polri.
  6. Menolak pembangunan batalion teritorial TNI.
  7. Memperbaiki defisit APBN dan menghentikan pemborosan anggaran pertahanan dan keamanan.
  8. Menaikkan kesejahteraan guru honorer.
  9. Menolak program Sekolah Rakyat dan meminta alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.
  10. Menuntut transparansi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
  11. Mengevaluasi serta mencopot sejumlah menteri yang dinilai terkait dengan kondisi ekonomi nasional.

Sembilan tuntutan umum meliputi:

  1. Menolak penggusuran dan perampasan tanah.
  2. Menolak proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap mengancam ruang hidup masyarakat.
  3. Mendukung hak rakyat Papua dalam menentukan nasib dan hak atas tanahnya.
  4. Menghentikan percepatan PTN-BH dan menjamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis.
  5. Menolak kenaikan biaya pendidikan.
  6. Menaikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
  7. Menolak militerisasi dan kekerasan terhadap aktivis.
  8. Mendorong reformasi agraria.
  9. Memperkuat industri nasional.

Hampir 6.000 Personel Dikerahkan

Kepolisian menyiagakan 5.955 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta jajaran polsek untuk mengamankan sejumlah aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta pada hari yang sama.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan terdapat empat titik aksi yang menjadi fokus pengamanan, yakni kawasan Bundaran HI, Gedung DPR RI, Monumen Nasional (Monas), dan lokasi lainnya.

“Kami mengimbau masyarakat menghindari kawasan sekitar unjuk rasa untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas,” kata Erlyn.

Polisi juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Sejumlah ruas jalan di sekitar Jalan MH Thamrin, kawasan Monas, hingga area sekitar Gedung DPR RI diperkirakan mengalami kepadatan kendaraan selama aksi berlangsung.