NALAR.INFO – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan pemerintah dapat meminta dukungan pendanaan dari Danantara apabila penyedia jasa yang mengerjakan proyek Sekolah Rakyat mengalami kendala finansial selama proses pembangunan.

Menurut Dody, dukungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk bridging financing atau pembiayaan jembatan agar progres pembangunan tidak mengalami hambatan dan target penyelesaian tetap tercapai.

“Kalau mereka punya kesulitan finansial atau apa pun misalnya, itu bisa dibantu sehingga progresnya tidak terhambat,” kata Dody di Jakarta Selatan, Jumat (05/06).

Ia menjelaskan bahwa koordinasi antara Kementerian PU dan Danantara berlangsung intensif, bahkan hampir setiap hari. Komunikasi dilakukan langsung dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Doni Oskaria, guna memastikan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai jadwal.

Dody menegaskan bahwa dukungan pendanaan tersebut bukan karena pemerintah kekurangan anggaran. Dana pembangunan Sekolah Rakyat telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dalam beberapa kondisi, penyedia jasa belum dapat mengajukan tagihan karena progres pekerjaan belum mencapai tahapan pembayaran yang dipersyaratkan.

“Sebetulnya bukan uang yang enggak ada di APBN, ada uangnya. Tapi mereka belum bisa menagih ke kita karena progresnya belum sampai pada tahap tersebut,” ujarnya.

Selain dukungan pendanaan, pemerintah juga menyiapkan bantuan tenaga kerja apabila proyek mengalami kekurangan personel. Salah satu dukungan yang disiapkan berasal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kalau kurang orang, kita tawarkan dari TNI. Dukungan dari Panglima TNI juga cukup besar,” kata Dody.

Progres Pembangunan Hampir Capai 70 Persen

Dody mengungkapkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di 93 lokasi saat ini telah mencapai rata-rata hampir 70 persen. Sejumlah daerah yang sebelumnya mengalami keterlambatan kini menunjukkan perkembangan signifikan, seperti Singkawang, Brebes, Dharmasraya, Cilacap, dan Lombok Utara.

Menurutnya, peningkatan progres pembangunan saat ini berkisar antara 1 hingga 3 persen per hari, tergantung kondisi masing-masing lokasi.

“Lokasi-lokasi yang sebelumnya agak tertinggal sekarang sudah mulai jauh membaik,” ujarnya.

Pekerjaan konstruksi sempat melambat selama periode Iduladha karena sebagian pekerja pulang ke kampung halaman. Namun, aktivitas proyek kini kembali berjalan normal dan sejumlah penyedia jasa menunjukkan optimisme tinggi untuk mengejar target penyelesaian.

“Bahkan waktu saya ke Lombok kemarin masih suasana Iduladha, tetapi mereka sudah kembali bekerja. Semua penyedia jasa sedang berlari kencang untuk mengejar target 20 Juni,” kata Dody.

Meski demikian, ia mengakui tidak seluruh lokasi kemungkinan dapat selesai tepat waktu. Pemerintah saat ini berupaya agar setidaknya lebih dari 80 persen proyek dapat rampung sesuai jadwal, sambil tetap menargetkan seluruh 93 lokasi selesai pada 20 Juni 2026.

Dody memastikan tidak ada lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang masih mencatatkan progres nol persen. Bahkan, beberapa daerah telah masuk kategori zona hijau dengan capaian pembangunan tertinggi, yakni antara 80 hingga 85 persen.

Daerah-daerah tersebut meliputi Sragen, Medan, Semarang, Bengkulu, Makassar, Sinjai, dan Takalar.

“Yang zona hijau malah sudah 80 sampai 85 persen,” ujarnya.

Tambahan 11 Lokasi Masih Dalam Tahap Tender

Selain 93 lokasi yang sedang dibangun, Kementerian PU juga tengah menyiapkan 11 lokasi tambahan Sekolah Rakyat yang saat ini masih berada dalam proses lelang atau tender.

Proses tender ditargetkan selesai pada Juni 2026, sementara penandatanganan kontrak direncanakan berlangsung pada Juli 2026. Pembangunan di lokasi tambahan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II akan mencakup 104 lokasi di 102 kabupaten/kota pada 32 provinsi dengan total anggaran mencapai Rp26,24 triliun yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026.

Program tersebut dilaksanakan menggunakan skema multi-years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak guna menjamin kualitas pembangunan dan keberlanjutan infrastruktur pendidikan.

Sebelumnya, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I yang berfokus pada renovasi fasilitas pendidikan. Sementara pada Tahap II, pemerintah membangun Sekolah Rakyat secara menyeluruh dari awal sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang layak di berbagai daerah.