NALAR.INFO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui sistem satu pintu merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin.

Menurut Prabowo, selama ini sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia masih banyak mengalir ke luar negeri dan belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri.

“Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, pemerintah juga akan mendorong investasi besar-besaran di sektor industrialisasi berbasis hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas sumber daya alam nasional. Selain itu, pengelolaan devisa hasil ekspor akan terus diperkuat agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam Indonesia dapat lebih besar dirasakan masyarakat.

Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila, termasuk prinsip ekonomi yang egaliter dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi Indonesia telah digariskan secara jelas oleh para pendiri bangsa melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menambahkan, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Oleh karena itu, penguatan koperasi menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

“Karena itu koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit, koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa tujuan akhir pembangunan ekonomi nasional adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan hasil pembangunan agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah berharap berbagai kebijakan hilirisasi, penguatan koperasi, pemberdayaan UMKM, serta pengelolaan ekspor dan devisa yang lebih efektif dapat menjadi instrumen untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.