NALAR.INFO — Majalah internasional The Economist menyoroti kinerja Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai lebih sering memberikan komentar terhadap kritik publik dibanding fokus membenahi kondisi ekonomi nasional.

Dalam laporannya mengenai arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, The Economist menilai pemerintah Indonesia cenderung defensif terhadap kritik internasional terkait kondisi ekonomi dan demokrasi.

Media asal Inggris itu menyebut respons pejabat pemerintah lebih banyak diarahkan untuk membantah kritik dibanding memberikan penjelasan rinci mengenai langkah konkret memperkuat ekonomi nasional.

“Alih-alih menjawab kekhawatiran pasar dengan reformasi yang jelas, sejumlah pejabat justru lebih sibuk menepis kritik yang muncul,” tulis The Economist dalam laporannya.

Sorotan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk pembiayaan program-program besar negara dan konsistensi disiplin fiskal Indonesia.

The Economist juga menilai pemerintah belum sepenuhnya mampu meredam kekhawatiran pasar terkait pelemahan daya beli masyarakat, tekanan terhadap rupiah, serta potensi meningkatnya beban anggaran negara.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa memang aktif memberikan tanggapan terhadap berbagai kritik ekonomi, termasuk laporan media asing yang menyoroti kondisi Indonesia. Ia menegaskan ekonomi nasional masih berada dalam kondisi stabil dan meminta publik tidak bereaksi berlebihan terhadap pandangan eksternal.

Namun, kritik dari The Economist dinilai menjadi alarm penting karena media tersebut selama ini dikenal luas sebagai salah satu rujukan utama investor global dalam membaca kondisi ekonomi dan politik suatu negara.

“Pasar membutuhkan kepastian kebijakan dan langkah konkret, bukan sekadar bantahan terhadap kritik,” tulis media tersebut.

Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap meyakini fundamental ekonomi nasional masih kuat. Pemerintah juga memastikan berbagai program strategis tetap dijalankan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.