NALAR.INFO – Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, mengingatkan pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi juga mampu menjadi stimulus bagi investasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Amin, kebijakan fiskal harus dirancang agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan aktivitas ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga hingga kini masih menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, penurunan jumlah kelas menengah dalam satu dekade terakhir menjadi tantangan serius yang harus segera direspons pemerintah.

“Kalau kita mau bicara soal pertumbuhan, sebagaimana kita tahu terbesarnya ditopang oleh sektor konsumsi. Sejauh ini masih lima koma sekian persen, kemudian sektor investasi, pembentukan modal tetap bruto, dan yang ketiga memang belanja pemerintah. Konsumsi yang paling berperan sejauh ini adalah konsumsi dari kelas menengah. Nah ini menjadi PR pemerintah karena jumlah kelas menengah dalam 10 tahun terakhir itu menurun hampir 10 juta,” ujar Amin kepada Nalar.info di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).

Amin menilai porsi belanja pemerintah yang terbatas harus dimanfaatkan secara optimal untuk menarik investasi di luar APBN. Dengan demikian, anggaran negara dapat menjadi pemicu masuknya investasi yang mampu memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat kembali kelas menengah.

“Belanja pemerintah itu harus mampu mengerek kontribusi non-APBN. Benar-benar menjadi stimulus, ada investasi-investasi non-APBN yang nanti benar-benar tingkat kontribusinya buat kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat, kemudian kelas menengah bukannya menurun tapi menaik. Nah ini yang harus pemerintah upayakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Selain itu, Amin menyoroti masih berlanjutnya ancaman PHK di sejumlah sektor industri. Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi melalui kebijakan fiskal yang mampu menjaga iklim investasi dan mempertahankan daya saing industri nasional.

“Pemerintah perlu membuat kebijakan dengan anggaran yang ada. Di satu sisi kita bicara soal percepatan pertumbuhan, tapi di sisi lain ternyata PHK terus ada. Kita juga dihadapkan pada isu ternyata beberapa industri mau pindah ke negara lain,” ujarnya.

Ia berharap APBN dapat berperan sebagai katalis yang mendorong kolaborasi dengan investasi non-APBN sehingga dunia usaha tetap berkembang, memperkuat hilirisasi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja berkualitas.

“APBN kita yang memang terbatas itu benar-benar mampu menjadi mitra bagi dana-dana non-APBN, mereka bisa terus bertahan, mengembangkan industri, menciptakan hilirisasi, menyerap tenaga kerja yang berkualitas, dan menyejahterakan untuk semua,” pungkasnya.